Seputar Ilmu

Pengertian Kekuasaan Konstitutif, Eksaminatif, dan Moneter ~ Selain kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di Indonesia dikenal pula tiga macam kekuasaan negara yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif/inspektif, dan kekuasaan moneter. Ketiga kekuasaan negara tersebut juga termasuk kedalam pembagian kekuasaan secara horisontal. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun

Pembentukan Komisi Yudisial ~ Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 24B UUD Negara RI Tahun 1945 yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ~ Salah satu lembaga negara yang baru adalah Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.

16 Kewenangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ~ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR

Pengertian dan Tujuan Utama Lembaga Dana Pensiun ~ Pensiun merupakan jaminan pegawai di hari tua dan hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974. Dana pensiun dihimpun oleh Lembaga Dana Pensiun contohnya PT Tabungan Asuransi Pensiun (PT Taspen) dan Perum Asabri. Penjelasan mengenai PT Taspen dan kepengurusannya terdapat dalam PP No.10 Tahun 1963. Ketentuan tentang dana Pensiun dan

Tugas dan Fungsi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI ~ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau yang biasa disingkat dengan Kemenkop UKM merupakan kementerian yang merumuskan kebijakan mengenai Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakl Presiden H.M. Jusuf Kalla, yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

Tugas dan Fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ~ LIPI dibentuk melalui SK Presiden RI No. 128 Tahun 1967 yang sebelumnya bernama Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI), dan kdudukannya dibawah Depdikbud (UU No. 10/1956), Susunan Organisasi LIPI terdiri dari : Ketua, Sekretaris Ketua, Deputi Ketua, dan Sekretariat. Berdasarkan Kepres No. 1/1986, LIPI mempunyai tugas sebagai

Tugas Pokok Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) ~ Bappenas dibentuk berdasarkan SK Presiden RI No. 35 Tahun 1973 dan dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua. Biasanya, jabatan ketua dirangkap oleh Menteri Negara Perecanaan Pembangunan Nasional, dengan tugas pokok sebagai berikut. Menyusun rencana pembangunan nasional untuk jangka panjang, menengah,

Penjelasan Mengenai Lembaga Negara Nondepartemen ~ Lembaga Pemerintah Nondepartemen ialah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas khusus yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Keberadaan lembaga-lembaga nondepartemen ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden dan mempunyai tugas membantu presiden sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saat ini Lembaga Negara

Penjelasan Mengenai Mahkamah Agung (MA / Lembaga Yudikatif) ~ Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka (lepas dari pengaruh kekuasan pemerintah). Jaminan bagi kekuasaan kehakiman tampak pada penjelasan pasal

Tugas-Tugas Presiden Republik Indonesia ~ Kedudukan Presiden Republik Indonesia slain ertugas sebagai kepala pemerintahan, juga sebagai kepala negara. Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut ini. Presiden bertugas sebagai Kepala Pemerintahan, yang kekuasaannya di Bidang Eksekutif, berdasarkan pasal berikut : Pasal 4 (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang

Penjelasan Mengenai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ~ Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilu, dan susunannya diatur dengan undang-undang (pasal 19 ayat 1 dan 2). tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD diatur di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1999. Anggota DPR adalah sekaligus juga anggotanya MPR (Pasal 2). Dalam melaksanakan tugasnya, DPR bersidang sedikitnya